Perencanaan Adminduk dan PPKB Sumatera Barat 2020 harus lebih efektif
Perencanaan Adminduk dan PPKB Sumatera Barat 2020 harus lebih efektif
Rapat Koordinasi Perencanaan Program Administrasi Kependudukan (adminduk) dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (PPKB) yang dilaksanakan di Bukittinggi tgl 21-22 maret 2019 diikuti oleh Kadis Dukcapil dan Kadis yang menangani PPKB Kab/ Kota se Sumatera Barat. Rakor tahunan ini digelar dalam rangka pensinergian program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di tahun 2020.
Ada beberapa Isu utama yg akan diantisipasi di tahun 2020. Pada urusan adminduk yang menjadi isu utama adalah pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM. Sementara pada urusan PPKB yang menjadi isu utama adalah masih terletak pada regulasi yang mengatur pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
Hasil pemaparan Narasumber dari Ditjen Dukcapil dan Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negari, serta dari Bappeda Provinsi dan Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat, disepakati bahwa alokasi program pada urusan adminduk di tahun 2020 akan dititik beratkan pada upaya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan oleh semua OPD lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana substansi pasal 58 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sementara pada urusan PPKB, titik beratnya adalah dukungan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) 2020 yang akan dilakukan pada bulan Juni 2020, fasilitasi dan sosialisasi dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Prov. Sumatera Barat yang akan selesai pada tahun ini, serta perkuatan peran Provinsi di sub urusan keluarga berencana seperti fasilitasi lembaga non pemerintahan untuk program KKBPK, fasilitasi bina balita, bina remaja dan bina lansia skala Provinsi.
Dengan adanya sinkronisasi rencana program ini diharapkan pencapaian target nasional yang didistribusikan ke 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota se Indonesia, khusus oleh 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat tercapai secara efektif. Hasil dari Rakor ini akan menjadi subtansi materi yg akan diformulasikan pada Musrenbang Provinsi yang segera akan digelar di Padang.