SOSIALISASI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN  PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

SOSIALISASI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

SOSIALISASI PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

          Dalam upaya mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Sumatera Barat dengan segala potensi dan kondisi penduduknya, serta stakeholder terkait berkomitmen untuk menyepakati  terbentuknya Forum Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK) diseluruh tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota guna menampung inspirasi, masalah dan solusi untuk mengatasi permasalahan kependudukan, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan, pada hari Rabu, 18 April 2018 bertempat di Hotel Nikita Palace Bukittingggi, yang diikuti 157 orang peserta OPD Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat,  dengan narasumbernya dari Universitas Negeri Padang (Bapak DR Indang Dewata, Msi) dengan materi Data Profil Kependudukan untuk Perencanaan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan dari Unand (Bapak Drs. Zulkadri, Msi) dengan materi Makna dan Bentuk Nyata Pembangunan Berwawasan Kependudukan, dalam sambutannya Kepala Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat, manyatakan bahwa selanjutnya kedepan akan mengagendakan dalam Rakor Gubernur bahwa masalah pengendalian penduduk menjadi salah satu program prioritas RPJMD Sumatera Barat dalam rangka mendukung Program Bapak Jokowi dengan Nawacitanya, dengan harapan seluruh pihak pemangku kepentingan memprogramkan dalam kegiatan dan menganggarkan dana pendukung sesuai dengan kearifan lokal OPD dan daerah binaan yang akan menjadi sasarannya, terutama ditujukan kepada daerah pinggiran/tertinggal/pedesaan yang terkait dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kulaitas dan mobilitas penduduknya yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan pendewasaan usia produktif sebagai salah satu  bonus Demografi 2030 mendatang. mengingat fenomena kependudukan dan berdasarkan data Kemendagri  Tahun 2017 bahwa jumlah penduduk Sumatera Barat sebanyak  5.469.083 jiwa dengan rata-rata kepadatan 130,18 dengan luas Wilayah 42.297,30 Km² di 19 Kabupaten/Kota, sudah seharusnya diberikan atensi optimal, baik kepada daerah dengan kepadatan tertinggi seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Painan dan Padang dengan kompleksitas masalah kependudukan perkotaan maupun kepada daerah dengan kepadatan yang rendah seperti Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung dan Pasaman dengan kompleksitas migrasi dan sosial ekonomi kependudukannya.

          Tindaklanjut pertama DPPKBKPS Provinsi maupun 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat  terlebih dahulu akan mengevaluasi matrik sinkronisasi kebijakan, pemaduan dan sinergitas program kegiatan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diarahkan pertama kali pada kegiatan Rakor Pengendalian Penduduk Skala Provinsi. Kedua  menyepakati adanya Forum KKBKK Provinsi/Kabupaten/Kota maupun pusat sebagai wadah memfasilitasi pembinaan dan koordinasi pengendalian penduduk. Ketiga membuat kebijakan dengan surat edaran gubernur terkait dengan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga teridentifikasinya permasalahan kependudukan dengan data pendukungnya, guna memperkuat seluruh stakeholder terkait dalam melakukan kerjasama/merespon permasalahan kependudukan sesuai dengan kewewenangan.

Rahman