Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat telah menyelenggarakan Sosialisasi Kerja Sama dan Pemanfaatan Data Kependudukan Dukcapil dalam Pelayanan Publik serta Sosialisasi Inovasi SIDAPENDA, SIGADIS, dan SIPEKAT secara daring pada Rabu, 24 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, biro, badan, dan rumah sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan kerja sama pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Drs. Besri rahmad, MM. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan kepada OPD Terbaik dalam Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan perangkat daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran. Adapun penerima penghargaan tersebut adalah:
Terbaik I: RSJ Prof. HB. Saanin Padang
Terbaik II: Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Terbaik III: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Materi sosialisasi disampaikan oleh Bapak Mohammad Priyono, S.H., M.H., Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Direktorat Integrasi Data Kependudukan Daerah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Selain penyampaian materi terkait pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, peserta juga memperoleh informasi mengenai inovasi yang dikembangkan oleh Dukcapil Provinsi Sumatera Barat, yaitu:
SIDAPENDA (Sistem Informasi Data Balikan Organisasi Perangkat Daerah) sebagai sarana penyampaian data balikan hasil pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah;
SIGADIS (Sistem Informasi Gabungan Aplikasi Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat) yang mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi inovasi dinas dukcapil dalam satu platform;
SIPEKAT (Sistem Informasi Sertifikat) yang mendukung pengelolaan dan penerbitan sertifikat secara lebih efektif dan terdokumentasi.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah dapat semakin mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai layanan publik, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan berbasis data.
